daftar bocoran admin jarwo terpercaya
Hari Perempuan Internasional : Bakal Pembebasan Kelas, Menolak Patuh Demi Kesetaraan

Hari Perempuan Internasional : Bakal Pembebasan Kelas, Menolak Patuh Demi Kesetaraan

Serangkaian acara webinar menuju International Women’s Day bertema “Tak Ada Pembebasan Kelas, Tanpa Pembebasan Perempuan” diawali pada Jumat (26/2) lalu melalui platform Zoom. Acara yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria Jakarta ini bertajuk pembicaraan publik Gerakan Perempuan Indonesia, digelar sebagai wadah ekspresi juang dan bunyi-bunyi perempuan Indonesia dalam melawan kekerasan dan diskriminasi. Kumpulan slot gacor hari ini ekspresi juang ini akan dimuarakan dalam deklarasi tuntutan politik perempuan terhadap negara pada Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2021.

Perayaan Hari Perempuan Internasional tahun ini sekalian menandai 26 tahun semenjak munculnya gerakan kesetaraan global, sebuah deklarasi yang menyepakati dan memperjuangkan hak-hak perempuan yang menjadi komponen dari hak asasi manusia. Nuy Lestari dari Koalisi Perempuan mengulas seputar perkembangan kepemimpinan perempuan dalam politik.

“Dari sisi demokrasi, di Indonesia mulai ada pembenaran ialah hak politik perempuan telah mulai diakui dengan adanya kuota 30% perempuan di parlemen. Pun jika mengacu dari data realisasinya di 2019 dapat dikatakan partisipasi perempuan membaik sebesar 20,5%. Tapi jika kita menilik kiprah citra perempuan di ranah parlemen dapat dibilang masih banyak hal yang semestinya direvisi,” ungkap Nuy.

Lebih lanjut, Nuy menekankan akan pentingnya pengajaran politik perempuan untuk menimbulkan kepemimpinan politik perempuan dalam negara. Karena tak dapat cuma memperlihatkan pembangunan peran besar politik perempuan, tanpa ada pengajaran politik yang komprehensif.

Kemudian, Mutiara Ika Pratiwi dari Kategori Perempuan Mahardika menceritakan bahwa kekerasan sistematis kepada perempuan disebabkan oleh sedikitnya tiga hal.

Pertama, sebagai sebuah perwujudan skor patriarki dan skor hetero-patriarki yang menempatkan perempuan sebagai manusia kedua atau obyek yang secara langsung mengutamakan heteroseksual cisgender sebagai pemegang tiranis. Kedua, skor-skor hetero berprofesi secara terjadwal sebagai lembaga berwujud kebijakan yang membatasi ranah publik dan privat, dengan produknya ialah undang-undang, sikap politik, tata krama sosial, dan lain sebagainya.

Ketiga, kekerasan kepada perempuan yang disebut sebagai kekerasan sistematis sebab diselenggarakan melalui cara-cara militerisme yang tentu tak cuma dihadapi oleh perempuan tapi juga oleh gerakan sosial secara lazim.

Berdiskusi soal kapitalisme, dia menyajikan bahwa rantai kekerasan kepada perempuan ini susah diputus. Salah satunya sebab jantung pendayagunaan kapitalisme bergantung pada eksploitasi atas kerja dan tubuh perempuan secara khusus di masa pandemi. Menurutnya, rantai kekerasan kepada perempuan ini cuma bisa diputus oleh persatuan nasional.

“Hal ini makin kelihatan selama pandemi dengan meningkatnya keadaan sulit kekerasan dalam rumah tangga kepada perempuan, bagaimana pemerintah mengadang-gadang soal iklim penunjang investasi di mana semuanya menerapkan tenaga kerja murah perempuan. Kecuali itu bisa kita lihat bagaimana sektor padat karya memperoleh serangan dan pelemahan lagi berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terkini dengan banyaknya sektor pekerjanya ialah perempuan,” terang Mutiara.

Berikutnya, Asfinawati dari Yayasan Institusi Bantuan Tertib Indonesia menyuarakan slot888 perlunya bidang tata tertib yang melindungi perempuan. Termasuk kondisi susah yang acap kali kali dialami perempuan dari pelbagai-variasi sektor seperti lingkungan, pengajaran, keluarga, dan lain sebagainya yang sebenarnya semua berprofesi layak tata tertib ialah tata tertib negara, tata tertib kebiasaan, malahan tata tertib di masyarakat.

“Sehingga sebenarnya tata tertib positif yang berlaku di suatu negara pada suatu waktu senantiasa mempunyai dua wajah, ialah bagaimana tata tertib itu memandang dan bagaimana negara memandang perempuan. Profesi faktual ada sebuah kemendesakan bagi tata tertib yang melindungi perempuan dan sebenarnya negara mempunyai keharusan bagus secara konstitusi ataupun di dalam keharusan negara Indonesia sebagai negara pihak konvensi internasional,” ujarnya.

Lini Zurlia dari Purple Code dalam hal ini mengulas seputar demokrasi dan penindasan seksual yang dia kasih judul Masyarakat Kapitalis ialah Sumber dari Penindasan Gender dan Seksualitas.

“Kapitalisme menyusun sebuah seksisme dengan memisahkan mana profesi yang mewujudkan manusia dan mana profesi atau aktivitas yang menjadikan profit. Kapitalisme memberikan profesi menyusun manusia dibebankan pada perempuan sembari menyubordinasi posisinya pada profesi produksi yang dipandang sebagai ladang untuk mengeruk profit,” terang Lini.

Tapi mewujudkan manusia yang dimaksud ialah reproduksi sosial, seperti mengandung, melahirkan, menghidupinya, dan mengajarkannya membaca. Hal itu ialah profesi-profesi yang benar-benar vital dalam menyusun manusia. Tapi, lagi-lagi dalam kerangka kapitalisme aktivitas menyusun manusia bukanlah aktivitas yang menguntungkan. Menyiapkan manusia justru diproyeksikan sebagai menyiapkan perpanjangan profit bagi klasifikasi modal.

Oleh sebab itu, dalam momentum peringatan Hari Perempuan Internasional terus-menerus diserukan rencana-rencana yang sampai kini belum juga dilakukan oleh pemerintah, malahan kian buruk di lapangan, di mana kriminalisasi, penangkapan, diskriminasi hak, termasuk kebebasan berserikat bagi kaum tani dan buruh perempuan masih acap terjadi. Sehingga dalam momentum ini, diinginkan bisa memperkuat konsolidasi, solidaritas lintas gerakan, dan persatuan nasional slot demo wild west gold bagi terwujudnya kesetaraan semua rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *